Iklan atas - New

Peraturan Pemerintah Terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia: Dasar Hukum, Tujuan, dan Implementasinya

November 01, 2025

Peraturan Pemerintah Terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia: Dasar Hukum, Tujuan, dan Implementasinya

1. Pendahuluan

Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat KTR merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Penerapan KTR telah diatur dalam berbagai peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang mendukung terciptanya lingkungan sehat dan produktif.

Kebijakan ini bukan hanya sekadar larangan merokok di tempat umum, melainkan juga bagian dari strategi besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pemerintah menekankan bahwa hak untuk menghirup udara bersih adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara.

2. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau tempat yang dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kebijakan ini diatur agar masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan, terlindungi dari paparan asap rokok yang berbahaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kawasan Tanpa Rokok termasuk bagian dari upaya pengendalian dampak tembakau di masyarakat.

3. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah tentang KTR

Beberapa peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan KTR di Indonesia antara lain sebagai berikut

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
    Mengatur hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan sehat serta kewajiban pemerintah dalam mengendalikan dampak konsumsi rokok.

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
    Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini merupakan dasar hukum utama pengendalian tembakau di Indonesia.

  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PER/IX/2011
    Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam menetapkan dan menegakkan aturan KTR.

  4. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub)
    Setiap daerah berhak menetapkan peraturan KTR sesuai kondisi lokal masing-masing, seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya yang memiliki aturan tegas tentang KTR.

4. Tujuan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah menetapkan tujuan utama dari kebijakan KTR untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan nasional. Tujuan tersebut antara lain

  1. Melindungi masyarakat dari paparan asap rokok secara langsung maupun tidak langsung

  2. Menurunkan angka perokok aktif terutama pada usia remaja dan anak-anak

  3. Menciptakan lingkungan kerja dan fasilitas umum yang sehat dan nyaman

  4. Mendorong perokok untuk berhenti atau mengurangi kebiasaan merokok

  5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok bagi kesehatan diri dan orang lain

5. Jenis dan Lokasi Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PER/IX/2011 disebutkan bahwa ada beberapa lokasi yang wajib ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Lokasi tersebut meliputi

  1. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek

  2. Tempat proses belajar mengajar seperti sekolah, kampus, dan tempat kursus

  3. Tempat anak bermain seperti taman bermain dan tempat rekreasi anak

  4. Tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara

  5. Angkutan umum seperti bus, kereta api, kapal, dan pesawat terbang

  6. Tempat kerja baik kantor pemerintahan maupun swasta

  7. Tempat umum dan area publik seperti terminal, bandara, restoran, dan pusat perbelanjaan

6. Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat

Penerapan KTR tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Berikut pembagian tanggung jawabnya

  1. Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyusun kebijakan nasional, regulasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR

  2. Pemerintah Daerah berperan dalam menegakkan peraturan KTR di wilayahnya melalui perda dan sosialisasi ke masyarakat

  3. Pengelola Tempat Umum wajib menyediakan tanda dilarang merokok dan memastikan area bebas asap rokok

  4. Masyarakat diharapkan mematuhi aturan, tidak merokok di kawasan terlarang, dan ikut menjaga kenyamanan bersama

7. Sanksi bagi Pelanggar KTR

Pemerintah menetapkan sanksi bagi individu atau badan usaha yang melanggar aturan KTR. Sanksi ini bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan wilayah penerapan. Secara umum, sanksi dapat berupa

  1. Teguran lisan atau tertulis bagi pelanggar perorangan

  2. Denda administratif dengan nominal tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah

  3. Penutupan sementara atau pencabutan izin usaha bagi tempat yang melanggar

  4. Penindakan oleh Satpol PP bagi pelanggar yang tidak mematuhi teguran atau peringatan

Sebagai contoh, di DKI Jakarta, pelanggar KTR dapat dikenakan denda hingga Rp 200.000 atau kurungan selama tiga hari berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2005.

8. Manfaat dan Dampak Positif KTR

Penerapan KTR membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa dampak positifnya antara lain

  1. Lingkungan menjadi lebih bersih dan bebas asap rokok

  2. Meningkatkan kualitas udara di tempat umum dan ruang kerja

  3. Mengurangi risiko penyakit akibat asap rokok seperti kanker paru dan penyakit jantung

  4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat

  5. Menurunkan angka perokok pemula di kalangan remaja

9. Tantangan dalam Implementasi KTR

Meskipun sudah memiliki dasar hukum kuat, penerapan KTR masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah

  1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok

  2. Kurangnya pengawasan di lapangan terutama di daerah kecil

  3. Adanya resistensi dari pelaku usaha seperti kafe dan restoran

  4. Promosi produk rokok yang masih marak melalui media dan sponsor acara

  5. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam sosialisasi KTR

10. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Efektivitas KTR

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus melakukan langkah strategis, di antaranya

  1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi bahaya merokok kepada masyarakat

  2. Memperluas penerapan KTR ke lebih banyak daerah melalui perda dan pergub

  3. Mengadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan petugas kesehatan

  4. Melibatkan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat dalam pengawasan KTR

  5. Mendorong penerapan sistem penghargaan bagi daerah atau instansi yang berhasil menegakkan KTR dengan baik


Tags:

Posting Komentar

0 Komentar